Smart Community Governance Dalam Program Geopark Ngarai Sianok di Kota Bukitting

Main Article Content

Utary Salsabila

Abstract

Smart community governance merupakan suatu konsep dimana masyarakat atau kelompok pintar membantu pemerintah dalam memecahkan masalah. Pariwisata merupakan salah satu keunggulan dari kota Bukittinggi. Program Geopark Global Network (GGN) merupakan program usulan UNESCO yang memiliki unsur cultural diversity, geodivisity, dan biodiversity dimana pengetahuan aspek ekonomi sebagai bentuk pemberdayaan masyarkat lokal dalam pengelolaan kawasan geopark dan aspek pendidikan ilmu kebumian pada keragaman dan keunikan warisan bumi. Geopark Ngarai Sianok memiliki nilai estetis dan nilai ilmiah sehingga membentuk suatu kawasan yang unik dengan menyatukan nilai-nilai kehidupan masyarakat lokal. Kawasan Ngarai Sianok memiliki potensi sebagai rekreasi alam budaya, tempat wisata, situs pengembangan ilmu pengetahuan kebumian dan sebagai kawasan hutan lindung. Dalam program Geopark ini adanya koordinasi dengan instansi/dinas terkait, sesepuh desa, dan masyarakat setempat. Keberdayaan masyarakat diwujudkan melalui adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang telah difasilitasi dengan dibentuknya pemberdayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemberdayaan yang dilakukan masyarakat lokal dalam program Geopark Ngarai Sianok. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya program geopark ini Bukittinggi dapat menggali potensi geologi dan sosial budaya yang ada di kawasan Ngarai Sianok serta dengan adanya pemberdayaan masyarakat lokal, pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dibantu dengan adanya peran aktif masyarakat tanpa meninggalkan budaya dan adat istiadat masyarakat lokal.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Salsabila, U. (2019). Smart Community Governance Dalam Program Geopark Ngarai Sianok di Kota Bukitting. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 3(2), 109-124. https://doi.org/10.25077/jakp.3.2.109-124.2018
Section
Articles