Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo

Abstract

Electronic Government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi digital yang mentrasformasikan bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokratis, menjadi pola interaksi yang lebih bersahabat, transparan, efisien dan efektif. Tujuan dari penelitian ini mencoba menganalisis model kebijakan pengembangan electronic government, kendala dalam penerapannya, dan menemukan model pengembangan e-goverernment dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan informan Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan, Ketua Tim Teknis, Pengawas Operator, Operator Layanan Online, dan staf serta masyarakat pengguna layanan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu kondensasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Model pengembangan e-government di DPMPTSP Kota Palopo berada pada level transaksi, meskipun berada pada level tinggi, tetapi dukungan masyarakat pengguna layanan dalam penerapan e-government masih rendah, oleh karenanya, perlu adanya kolaborasi dan integrasi antara pemerintah dan stakeholder terkait dalam mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan electronic government dilingkungan pemerintah kota palopo dengan mengembangkan sebuah model e-government dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan, tanpa dibatasi ruang dan waktu.