Implementasi Kebijakan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Main Article Content
Abstract
The urgency of performance assessment in ASN management has led to innovations in employee performance assessment based on information technology. This article aims to describe the implementation condition of Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) policy as a technology-based performance assessment instrument for the State Civil Service Apparatus (ASN), from various aspects such as policy, implementation and the environment. This is related to the phenomenon that there are still employees who do not fill out the application themselves, the inconsistency between individual work targets and organizational work targets and the lack of optimal performance monitoring and appraisal processes by appraisers. The authors use a descriptive qualitative method and examines the four locus of Regional Apparatus which have different characteristics and conditions in Bandung Regency Government. The authors found that: SASIKAP policy standards and objectives have been listed in the form of Bandung Regent Regulation Number 18 of 2019 and its technical guidelines; Human resources and infrastructure in Bandung Regency Government has supported the operationalization of SASIKAP; Communication between organizations and implementation activities is running properly; there is an executing agent that makes SASIKAP easier to operate; The economic, social and political environment supports the implementation of SASIKAP policies; and The implementation of SASIKAP policy has generally been responded positively by ASN within the Bandung Regency Government.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Budiyanto, M. N. (2005). Desain Terbaru Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia (Telaah Kritis: Paradigma Baru"The New Public Service"). Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 9(1).
Deswary, D. (2010). Kebijakan Penilaian Kinerja Dosen Di Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. 1–7.
Hani, H. T. (1994). Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Haji Masagung.
Hasibuan, M. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hertati, D. (2019). Kebijakan Remunerasi Pns Berbasis E-Performance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya Provinsi Jawa Timur. Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1). https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1418
Inspektorat, K. B. (2020). Laporan Hasil Penilaian Internal SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2019.
Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Nurhayati, E. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Penilaian E-Kinerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Semarang Timur Melalui Motivasi Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 79–91. https://doi.org/10.33633/jpeb.v2i2.2274
Pratiwi, D., & Seran, S. T. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Asn Melalui Aplikasi Penilaian Kinerja Aparatur (Sikerja) Di Ipdn Kampus Kalimantan Barat. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 165–176. https://doi.org/10.33701/jt.v10i2.529
Putri, K. E., Arfan, M., & Basri, H. (2014). Pengaruh penerapan e-kinerja dan penghargaan ( reward ) terhadap kinerja aparatur pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan kota Banda Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 3(4), 1–10.
Sugiani, S., Hudayah, S., & Gani, I. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Penilaian Kinerja dan Tunjangan Tambahan Penghasilan terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Jurnal Manajemen, 10(1), 50. https://doi.org/10.29264/jmmn.v10i1.2012
Sugijono. (2015). Penilaian Kinerja Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Orbith, 11(3), 214–222.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Ulumy, D. (2019). Difusi Inovasi Organisasi Birokrasi Studi Kasus: Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Berbasis Aplikasi Sivika (Sistem Informasi Visum Kinerja) Di Bkkbn. Civil Service, 13(1), 15–24.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Veratiani, G. A., Winaya, I. K., & Prabawati, N. P. A. (2019). Analisis Sistem Elektronik Kinerja ( E-Kinerja ) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Denpasar. 3.
Yuningsih, N. (2017). Penerapan Manajemen Kinerja Pegawai Di Instansi Pemerintah. Jurnal Pengembangan Wiraswasta, 19(2), 141. https://doi.org/10.33370/jpw.v19i2.133
Dokumen Lainnya
BKPSDM Kabupaten Bandung. (2020a). Infografis Pegawai Per Bulan Juli Tahun 2020.
BKPSDM Kabupaten Bandung. (2020b). Laporan Hasil Survei SASIKAP Tahun 2020. Kabupaten Bandung.
BPS. (2020). Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2020.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung